Goes to Campus KPPBC TMC Kediri

Untuk yang kedua kalinya KPPBC TMC Kediri menyelenggarakan kegiatan sosialisasi “Customs Goes to Campus” yang merupakan kerjasama dengan Universitas Pawyatan Daha Kediri (UPD). Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2012 di kampus Universitas Pawyatan Daha mulai pukul 08.30 sampai dengan 11.30 wib.

Acara dibuka oleh Rektor UPD Prijo Santoso dan dan Kepala KPPBC TMC Kediri yang diwakili oleh Kasi Intelijen dan Penindakan Lulus Rahmanulloh dan dilanjutkan dengan penyajian materi oleh tim yang terdiri Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi Latif Helmi, Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Bambang Irawan, Kasubsi Layanan Informasi Adiek Marga Raharja, Kasubsi Penyuluhan Muhammad Mirfuad, dan beberapa staf Woro sulistyorini dan Nevi Egwandini.

Dalam kegiatan ini sebagai peserta adalah selain dari civitas akademika UPD juga dihadiri oleh beberapa guru dan siswa SMA/SMK di wilayah Kediri.

Adapun tema dalam sosialisasi ini adalah tentang peranan DJBC dalam pembangunan nasional. Tehnik presentasi yang digunakan adalah penyajian yang dilakukan secara simultan oleh tim penyaji dengan tujuan agar materi yang diberikan menjadi lebih menarik. Selain materi tentang DJBC secara umum juga disajikan profil KPPBC TMC Kediri dan khususnya bagi peserta yang berasal dari siswa SMA diberikan penjelasan singkat tentang profil STAN spesialisasi bea dan cukai.

Penyajian materi juga diselingi dengan penanyangan video  tentang profil DJBC secara umum dan K-9  dari Kantor Pusat serta Customs Tactical Unit (CTU) dari KPPBC Soekarno-Hatta.

Setelah penyajian materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang secara antusias direspon oleh peserta sosialisasi. Dari beberapa pertanyaan selain menanyakan perihal kepabeanan juga lebih banyak menanyakan mengenai prosedur cukai, khusunya tentang barang kena cukai yang beredar di masyarakat.

Sebelum penutupan acara, dilakukan sesi tukar menukar cinderamata antara KPPBC TMC Kediri dengan Universitas Pawyatan Daha. Tepat pukul 11.30 acara selesai dilaksanakan.

Sosialisasi Peraturan Tarif Cukai dan Pita Cukai 2012

Kediri, 28-12-2011

Sosialisasi Desember 2011

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2011 di Aula Lt. III KPPBC Madya Cukai Kediri, mulai pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB. Peserta sosialisasi adalah para pengguna jasa yang mayoritas merupakan pengusaha hasil tembakau,

Acara diawali dengan pengantar dari Kepala Kantor, Bp. Sucipto yang diddampingi Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (Kasi PLI) Bp Latif Helmi, dan Kasi Kepabeanan dan Cukai (Kasi PKC) Bp. Bambang Irawan. Kemudian, dilanjutkan dengan penyajian materi oleh Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Layanan Informasi, Bp. Adek Marga Rahardja dan Kasubsi Penyuluhan, Bp. Muhammad Mirfuad.

 

Kasubsi Layanan Informasi Bp Adiek

Materi yg disosialisasikan adalah 4 peraturan baru di bidang tarif dan pita cukai, yaitu:

1. Peraturan 167/PMK.011/2011 tentang perubahan ketiga atas PMK 181/PMK.011/2009 tentang tarif cukai hasil tembakau
2. Peraturan Dirjen nomor PER-48/BC/2011 tentang Desin Pita Cukai Hasil Tembakau dan MMEA
3. PER-49/BC/2011 tentang penyediaan dan pemesanan pita cukai, serta
4. SE-14/BC/2011 tentang Pelayanan Pita Cukai terkait pergantian tahun anggaran

Pelaksanaan acara berlangsung lancar dan sesuai agenda, dalam sesi tanya jawab terdapat masukan dari beberapa pengusaha hasil tembakau terkait pelaksanaan peraturan tarif dan pita cukai ini.

Acara diakhiri pukul 11.30, dilanjutkan ramah tamah sampai dengan pukul 12.00

Kasubsi Penyuluhan-Bp Mirfuad

-eof-@PLI BC Kediri

 

Sosialisasi Peraturan Tarif Cukai dan Pita Cukai 2012

Kediri, 28-12-2011

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2011 di Aula Lt. III KPPBC Madya Cukai Kediri, mulai pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB. Peserta sosialisasi adalah para pengguna jasa yang mayoritas merupakan pengusaha hasil tembakau,

Acara diawali dengan pengantar dari Kepala Kantor, Bp. Sucipto yang diddampingi Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (Kasi PLI) Bp Latif Helmi, dan Kasi Kepabeanan dan Cukai (Kasi PKC) Bp. Bambang Irawan. Kemudian, dilanjutkan dengan penyajian materi oleh Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Layanan Informasi, Bp. Adek Marga Rahardja dan Kasubsi Penyuluhan, Bp. Muhammad Mirfuad.

 

Kediri Customs Goes To Campus

CUSTOMS GOES TO CAMPUS

Customs Goes To Campus

KPPBC TMC Kediri pada tanggal 31 Oktober 2011 melakukan kegiatan “Customs Goes to Campus” yang merupakan kerjasama dengan civitas akademika Universitas Islam Kadiri (UNISKA), Jl. Sersan Suharmadji No.38 Kediri. Acara bertempat di Gedung E Kampus UNISKA mulai pukul 10.00 dan berakhir pada pukul 12.00 wib dengan peserta mahasiswa dan dosen dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi dan Manajemen serta dari Fakultas Hukum dengan total peserta 120 orang.
Pelaksana kegiatan ini dari Tim KPPBC TMC Kediri yaitu Bp. Bambang P Putra (Kasi PBHP), Bp. Bambang Irawan (Kasi Kepabeanan Cukai),  Bp. Muhammad Mirfuad, Ibu Woro Sulistyorini, Sdri. Nevi Egwandini, dan Sdr. Restu B Prajangga. Sebagai penyaji materi pokok oleh Bp. Muhammad Mirfuad (Kasubsi Penyuluhan).

 

Suasana

Acara diawali dengan lantunan pembacaan al qur’an oleh petugas dari UNISKA dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan sambutan dari rekotar UNISKA dan penyajian materi. Adapun tema dalam kegiatan “Customs Goes to Campus” ini adalah Tugas, wewenang dan peranan DJBC dalam pembangunan nasional. Setelah penyajian materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para mahasiswa yang antusias dan aktif menanyakan mengenai tugas dan peranan DJBC yang dijawab dengan tuntas oleh penyaji materi dan Bp. Bambang P Putra.

 

 

Acara ditutup pada pukul 12.00 wib dengan ditandai penyerahan cindera mata kepada Dekan Fakultas Ekonomi UNISKA Bp. Ahmad Suharto, SE. MM. selaku wakil dari rektorat UNISKA oleh Bp. Bambang Irawan. Dan rektorat UNISKA mengharapkan agar kerjasama seperti ini dapat dilanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya

Cindera Mata

Penerima reward TERCEPAT MENYAMPAIKAN DOKUMEN CK-4C

<< kembali ke www.beacukai-kediri.com

10-05-2010

Kediri– Di sela-sela  acara sosialiasi ketentuan di bidang cukai yang diselenggarakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur, Senin 10 Mei 2010,  Tim Penyuluhan dan Informasi Bea Cukai Kediri menyerahkan piagam penghargaan katagori tercepat menyampaikan dokumen pelaporan CK-4C.

Sebagimana diketahui, dokumen CK-4C adalah dokumen pelaporan hasi produksi barang kena cukai Hasil tembakau, yang pelaporannya wajib disampaikan oleh pengusaha BKC HT setiap tanggal 1 dan 15 tiap bulannya.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Madya Cukai Kediri memberikan reward kepada para pengusaha yang proaktif menyampaikan pelaporan ini.

Daftar penerima piagam selengkapnya  adalah :

Perode 1 April 2010

1. PR Ainur Jaya – Jombang
2. PR. Java Indo, Nganjuk
3. PR. Gudang Beras, Kab. Kediri
4. PR. Barokah Makmur Abadi, Kota Kediri.

Periode II – 15 April 2010

1. PR. Putra Mandiri Perkasa, Jombang
2. PR. Kerbau Hijau, Nganjuk
3. PR. Jaya Sempoerna, Kab. Kediri
4. PR. Handoko Bersaudara, Kota Kediri.

Kepada para penerima piagam, Selamat!!! Semoga memberi inspirasi kepada para pengusaha yang lain.

sosialisasi

.

.

Piagam kpd PR Putra Mandiri Perkasa

.

Piagam kpd PR Ainur Jaya

.

Piagam kpd PR. Gudang Beras

.

<< kembali ke www.beacukai-kediri.com

Reward kepada pengguna jasa

Piagam Maret 2010

Kediri– Sebagai upaya meningkatkan kemitraan dengan pengguna jasa di bidang cukai, Bea Cukai Kediri memberikan penghargaan kepada pengguna jasa yang berprestasi.

Di Bulan Maret 2010, diberikan penghargaan kepada pengusaha rokok yang TERCEPAT dalam menyerahkan laporan produksi/ CK-4C.

Pada kesempatan mendatang, telah direncanakan reward atas pemberian saran dan kritik terbaik, serta kehadiran TERCEPAT saat sosialisasi.

Berikut daftar lengkap penerima penghargaan Maret 2010:

Penerima Penghargaan: Tercepat menyampaikan CK-4C

Periode I – Maret 2010

1. Sugiono, PR. Guntur Mas, 0708.1.3.3887, Nganjuk
2. Martha, PR Rezeki Lancar, 0708.1.3.5086, Jombang
3. Imron A, PR. PR. Wira Bhakti Kencana, 0708.1.6.5076, Kab. Kediri
4. Slamet D, PR. Rahmat Sejahtera S, 0708.1.3.2583, Kota Kediri

Periode II – Maret 2010

1. Sarwi, PR Rokatama AC, 0708.1.3.0160, Nganjuk
2. Untung L, PR Joyo langgeng, 0708.1.3.2062, Jombang
3. Supardi, PR. Topi Miring, 0708.1.3.3519, Kab. Kediri
4. Benny, PR. Herbal Tobacco, 0708.1.3.5093, Kota Kediri

Katagori penghargaan yang akan diberikan kepada pengguna jasa selaku Mitra Kerja (per Maret 2010) adalah sebagai berikut:

• TERCEPAT menyampaikan CK-4C (per Kabupaten/Kota)
• TERCEPAT menghadiri Undangan Sosialisasi
• TERBAIK memberikan saran/masukan
• TERBESAR membayar cukai (per golongan pabrik)

Informasi lebih lanjut:

Seksi Penyuluhan Informasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Cukai Kediri

Jl. Diponegoro 23 Kediri

Telp. 0354-689023 ext 1122 (Bp. Adi, Bp Adhek, Bp Makmur)

e-mail: admin.bckediri@gmail.com

Foto-foto:

Pose Bersama

.

Penyerahan kepada PR Rokatama

.

Bp. Adi-Kasi PLI dan Bp Iyan-Kepala Kantor

.

Coffee Morning dan Sosialisasi MMEA

<< kembali ke www.beacukai-kediri.com

Kediri; 2 Maret 2010

Penyaji: Bp. Eko Marsudi (kiri) dan Bp. Adi Sasongko (kanan)

Bertempat di ruang rapat lantai II, telah dilaksanakan Coffee Morning dan Sosialisasi tentang Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dihadiri oleh pejabat seksi terkait dan 10 pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE)  MMEA.
Sosialisasi ini terkait dengan PMK 159/PMK.04/2009 dan P-39/BC/2009 tentang pelekatan pita cukai HT dan MMEA.
Kegiatan dimulai pukul 09.00 s.d. 11.00 dengan penyaji materi adalah Bp. Adi Sasongko, pjs. Kasi Penyuluhan Informasi, yang dengan gayanya yang khas mampu menyedot perhatian peserta.

Inti dari sosialisasi ini adalah, per 1 Januari 2010 hal-hal yang diatur dalam PMK 159/PMK.04/2009 mulai berlaku dan pada 1 April 2010 mendatang, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dikemas untuk penjualan eceran yang di buat di Indonesia dengan kadar alkohol lebih dari 5% harus dilekati pita cukai.

Desember 2009-Bulan Disiplin Bea Cukai Kediri

Kediri -1-12-2009

Tahun 2009 akan segera berakhir. Seluruh capaian selama 2009 adalah buah dari komitmen dan dukungan dari semua elemen di KPPBC Madya Cukai Kediri.

Dari Kepala Kantor, Pejabat Eselon IV dan V, Pelaksana, SATPAM, dan Cleaning Service, semuanya bahu membahu menyingsingkan lengan baju, memberikan pelayanan terbaik.

Tahun 2010 tinggal  hitungan hari lagi.

Dengan diadakannya bulan Disiplin – Desember 2009, diharapkan kita lebih siap menghadapi segala tantangan.

Berikut adalah latarbelakang, ditetapkannya bulan Desember 2009 sebagai bulan Disiplin Bea Cukai Kediri:

1. Bahwa pimpinan Bea dan Cukai telah menyampaikan apresiasi dan ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran KPPBC Madya Cukai Kediri atas keberhasilannya menjadi pemenang pertama Kantor Pelayanan Percontohan tahun 2009 tingkat Departemen Keuangan.
2. Direktur Jenderal berharap bahwa prestasi tersebut menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja dan tetap mempertahankan motto pelayanan yaitu: Professional, Memberi Solusi, dan bebas dari KKN.
3. Dalam rangka antisipasi hal tersebut di atas, perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

• mempertahankan yang sudah dicapai baik pelayanan maupun pengawasan dengan keteguhan hati dan konsisten,
• dapat mempertanggungjawabkan segala tingkah laku berdasarkan peraturan maupun moral atau nilai-niali baik yang ada,
• meningkatkan pengawasan dan pelayanan yang masih belum baik dilaksanakan,
• menggali dan melaksanakan inovasi untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku,
• mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan, di mulai dari diri sendiri, kemudian tiap seksi dan terakhir kedisiplinan seluruh kantor. Bulan Desember dicanangkan sebagai bulan Disiplin dalam rangka menyambut tahun 2010,
• Tetap menjaga kekompakan, kebersamaan, dan keyakinan bahwa kita bisa melakukan yang terbaik,
• menjadi bangga sebagai pegawai KPPBC Madya Cukai Kediri yang sudah bebas KKN,
• menjadi inspirasi bagi KPPBC lain di lingkungan DJBC dan sekitar KPPBC Kediri.

Ingatkan kami jika lupa memberikan senyum…

Ingatkan kami jika kami terlambat masuk kantor…

Ingatkan kami jika tidak disiplin.

Bravo Bea Cukai..!!

Departemen Keuangan dari Masa ke Masa

Kediri 23 Oktober 2009

• << kembali ke www.beacukai-kediri.com
• << tulisan   I  : Dari Bung Hatta kepada Indonesia
• << tulisan II  : Sejarah keuangan menyertai sejarah republik ini
• << tulisan III: Napak tilas ORI – dasar Hukum ORI

Departemen Keuangan dari Masa ke Masa.

Terbitnya ORI, tak serta merta membuat bangsa Indonesia menjadi makmur. Sebagaimana maklumat Menkeu saat itu –Sjafruddin Prawiranagara-, justru dengan terbitnya ORI-lah saatnya dimulai kerja keras yang sistematis, guna mewujudkan kemakmuran.

Bagaimana perjalanan keuangan Indonesia?  Silakan menyimak:

Masa 1946-1950

ORI selain secara politis ditujukan untuk menunjukkan kedaulatan RI, juga untuk menyehatkan ekonomi yang tengah dilanda inflasi hebat. Tujuan terakhir ini dicapai dengan cara meninggikan kurs ORI terhadap uang Jepang sebesar 1:50 di Jawa dan 1:100 di Sumatera dan daerah lainnya. Sebagai gambaran hebatnya inflasi saat itu, mata uang Jepang yang beredar di masyarakat pada bulan Agustus 1945 diperkirakan berjumlah sekitar 4 Milyar, 40%-nya beredar di Jawa. Jumlah ini membengkak setelah pasukan sekutu menduduki beberapa kota besar, menguasai bank-bank, dan menghamburkan f2,3 Milyar uang cadangan untuk membayar berbagai pengeluaran rutin, padahal penerimaan dari pajak dan bea masih belum berjalan dengan baik.

Tidak terbayangkan bagaimana kesulitan yang menimpa petani. Sebagai satu-satunya produsen pada jaman Jepang, merekalah yang paling banyak menyimpan uang. Maka merekalah yang paling dirugikan inflasi buatan NICA itu.

Kesulitan berlanjut dengan blokade dagang yang dijalankan Sekutu (= Angkatan Laut Belanda) yang mulai Nopember 1945 – dengan alasan mencegah penyelundupan senjata-  sejatinya adalah untuk mengucilkan RI dari dunia luar dan menghancurkan perekonomiannya.

Terlebih setelah di daerah pendudukan diberlakukan penarikan uang Jepang oleh Allied Military Administration Civil Affairs Branch (AMACAB). hapusnya uang Jepang di daerah RI dan pendudukan menimbulkan kesulitan baru. Uang Jepang yang tadinya digunakan warga pendudukan untuk membeli barang jadi (tekstil, obat, parts, bahkan senjata). NAMUN TERHITUNG TANGGAL 30 oKTOBER 1946 MASA KEEMASAN UANG JEPANG BERAKHIR DIGANTIKAN ORI.

PERTARUNGAN KEWIBAWAAN DUA MATA UANG DARI DUA PIHAK YANG SALING BERBEDA KEPENTINGAN ITU MEMAKSA ORANG HARUS MEMILIH. MENOLAK ATAU MENERIMA Uang NICA atau ORI. Tak jarang terjadi penganiayaan terhadap mereka yang Pro Republik karena tidak mau menerima uang NICA.

Karena blokade Belanda dan sulitnya komunikasi, banyak daerah yang mencetak mata uangnya sendiri. Tekanan dan meluasnya kekuasaan militer Belanda, yakni agresi militer pertama Belanda 21 Juli 1947 dan agresi militer kedua Belanda pada 19 Desember 1948 membuat pemusatan pencetakan dan pengedaran uang tak bisa diadakan lagi. Komunikasi normal antara pusat dan daerah terputus.

Banyak orang lupa, bahwa Yogyakarta selama empat tahun pernah menjadi ibukota Republik Indonesia. Tepatnya pada 4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949 ibukota Republik Indonesia ada di Yogyakarta.

Berpindahnya ibukota RI saat itu bukan tanpa alasan, situasi Jakarta kala itu dalam kondisi tidak aman dan roda pemerintahan RI macet total akibat adanya unsur-unsur yang saling berlawanan. Di satu pihak masih adanya pasukan Jepang yang memegang satus quo, di pihak lain adanya sekutu yang diboncengi NICA. Singkatnya, situasi Jakarta makin genting dan keselamatan para pemimpin bangsa pun terancam. Atas inisiatif HB IX, ibukota RI berpindah ke Yogyakarta. Hijrah ibukota RI itu merupakan atas nasehat dan prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan dari Yogyalah persoalan politik bangsa dikoordinasikan. Semua itu bisa berhasil dengan baik berkat kepemimpinan HB IX.

Dipilihnya Yogya sebagai ibukota RI karena pandangan politik ke depan dan keberanian Sultan HB IX mengambil resiko. Sehingga dapat dikatakan HB IX dan masyarakatnya merupakan penyambung kelangsungn RI dalam menghadapi agresi militer Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan aktor intelektualis yang memiliki multi status. Selain sebagai Raja, kepala derah, menteri pertahanan, Sultan adalah key person dan juru runding dengan Belanda, juga sebagai figur kunci birokrasi sipil di Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang aslinya bernama G.R.M Dorojatun, sejak diangkat menjadi Sultan 18 Maret 1940, menggantikan ayahnya Sri Sultan HB VIII sudah dekat dengan kalangan rakyat dan tentu saja beliau memahami aspirasi rakyat, termasuk penderitaan dan harapannya semasa penjajahan Belanda dan Jepang.

Guna memecahkan dan mengatasi masalah kekurangan uang tunai di daerah-daerah, RI membolehkan daerah mencetak Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). Sehingga semasa perjuangan mempertahankan kemerdekaan 1947 sampai 1949 dikenal:

• URIPS (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera) yang berlaku di sebagian Sumatera). Di Sumatera, Urida pertama adalah URIPS (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera). Emisi pertama Urips tertanggal 11 April 1947, berdasarkan maklumat Gubernur Sumatera Mr. Tengku Moehammad Hasan No. 92/K.O., tertanggal 8 April 1947. Akibat agresi militer Belanda, pencetakan URIPS yang semula ada di Pematang Siantar dipindahkan ke Bukittinggi. URIPS emisi kedua ini terbit pada Agustus 1947.
• URITA (Uang Republik Indonesia Tapanuli
• URIPSU (Uang Republik Indonesia Sumatera Utara)
• URIBA (uang Republik Indonesia Baru – Aceh). ORIBA/URIBA dikeluarkan untuk diedarkan di seluruh wilayah Indonesia apabila pengkuan kedaulatan telah dilakukan. URIBA yang dicetak mempunyai pecahan 10 sen, ½ rupiah, dan 100 rupiah dan hanya sempat diedarkan di wilayah Kutaraja (Aceh)
• Uang Mandat Dewan Pertahanan Daerah Palembang
• URIDAB (Uang Republik Indonesia Daerah Banten). Di Jawa, Urida pertama adalah “Uang Kertas Darurat Untuk Daerah Banten”. Emisi pertama uang kertas ini tertanggal 12 Desember 1947. Dasar hukumnya adalah Instruksi Pemerintah Pusat RI kepada Residen Banten Kiai Haji Achmad Chatib, untuk mencetak dan menerbitkan uang daerah yang berlaku sementara.

Karena perpindahan ibukota inilah maka semua uang ORI yang diterbitkan pada tahun 1946 s/d 1949 yaitu seri ORI II, III, IV dan ORI Baru tercantum kata2 Djokjakarta.

Bukan lagi Djakarta seperti pada seri ORI I.

______

Rekam Jejak Nilai tukar Rupiah pada masa ini:

6 Maret 1946 : 1 rupiah menjadi 3 sen. Satu rupiah Jepang disamakan dengan tiga sen uang NICA yang mulai saat itu dinyatakan sebagai pengganti uang Jepang di daerah yang diduduki Sekutu.

7 Maret 1946 : Devaluasi rupiah sebesar 29,12%. Semula US$ 1 = Rp 1,88 menjadi US$ 1 = Rp 2,6525. Akan tetapi nilai tukar  US$ dipasar bebas 19,50 pada Januari 1948

20 September 1949 Devaluasi rupiah 1 US$ = Rp 3,80 Dengan catatan saldo perdagangan Indonesia sedang mengalami fase sangat tidak normal akibat kondisi perang dan revolusi

23 Oktober 1949 : Rp 100 = satu rupiah ORI (berlaku di luar Jawa dan Madura). Khusus di Jawa dan Madura, kurs penukaran adalah 5 : 1.

• 6 Maret 1946 : 1 rupiah menjadi 3 sen. Satu rupiah Jepang disamakan dengan tiga sen uang NICA yang mulai saat itu dinyatakan sebagai pengganti uang Jepang di daerah yang diduduki Sekutu.
• 7 Maret 1946 : Devaluasi rupiah sebesar 29,12%. Semula US$ 1 = Rp 1,88 menjadi US$ 1 = Rp 2,6525. Akan tetapi nilai tukar  US$ dipasar bebas 19,50 pada Januari 1948
• 20 September 1949 Devaluasi rupiah 1 US$ = Rp 3,80 Dengan catatan saldo perdagangan Indonesia sedang mengalami fase sangat tidak normal akibat kondisi perang dan revolusi
• 23 Oktober 1949 : Rp 100 = satu rupiah ORI (berlaku di luar Jawa dan Madura). Khusus di Jawa dan Madura, kurs penukaran adalah 5 : 1.

Masa 1950-1959 ...

Disebut juga kurun waktu ekonomi liberal.

Salah satu fenomena moneter yang paling terkenal adalah gunting Sjafruddin. Secara harfiah memang dilaukan pemotongan uang rupiah menjadi dua bagian. Bagian kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai separuhnya s.d tanggal 9-4-1950 pukul 18.00. Guntingan sebelah kanan dapat ditukar dengan obligasi negara 3% per tahun dan akan dibayarkan dalam 43 tahun.

Keputusan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan RIS Mr. Sjafruddin Prawiranagara nomor PU-1 dan PU-2 itu ditujukan untuk uang kertas Javasche Bank dan Uang NICA. Tujuannya untuk menyedot jumlah uang beredar yang terlalu banyak, menghimpun dana pembangunan, dan menekan defisit anggaran belanja. Polemik pun mewabah terutama menyangkut masalah kerahasiaan kuputusan itu, dan penentuan hari H yang jatuh pada tanggung bulan yaitu 19 Maret pada saat orang cukup memegang uang dan buruh mingguan baru mendapat upah minggu keduanya.

Pengebirian Uang

Fenomena moneter yang tak kalah menariknya terjadi 9 tahun kemudian. 25 Agustus 1959 pecahan uang bernilai di atas Rp 100 diturunkan menjadi sepersepuluh nilai semula oleh Kabinet Kerja, Kabinet Presidensial Pertama setelah dekrit presiden untuk kembali ke UUD 1945.

Disamping itu, simpanan bank berjumlah lebih dari Rp 25.000,- dibekukan dan rupiah didevaluasikan terhadap dolar Amerika dari 1:11,4 menjadi 1:45. Kebijaksanaan ini ditujukan terutama kepada kaum spekulan dan pemegang uang panas. Tapi kenyataannya hampir seluruh masyarakat terkena, sebab umumnya orang segan memegang pecahan 50 dan seratus atau lebih kecil lagi.

Rekam jejak nilai tukar di masa ini:

• Februari 1952 : Devaluasi Rupiah sebesar 66,67%. Semula US$ 1 = Rp 3,80 menjadi US$ 1 = Rp 11,40. Dipasar gelap tahun 1954 1 US$ = Rp. 44,- dan tahun 1955 1 US$= Rp.48,-
• 25 Agustus 1959, uang harus “dikebiri” lagi. Uang kertas Rp 1.000,- (yang disebut si Gajah) dan Rp 500,- (si Macan) dinyatakan susut nilainya hingga tinggal 10%. Simpanan di bank yang nilainya melebihi Rp 25.000,- dibekukan. Rupiah didevaluasi dari 1 US$ = Rp. 11.40 menjadi 1 US$ = Rp. 45.
• Dipasar gelap 1 Us $ = Rp. 93,75 pada akhir September 1959 naik menjadi Rp. 250 akhir Desember 1959

________________

• << kembali ke www.beacukai-kediri.com
• << tulisan   I  : Dari Bung Hatta kepada Indonesia
• << tulisan II  : Sejarah keuangan menyertai sejarah republik ini
• << tulisan III: Napak tilas ORI – dasar Hukum ORI

Sejarah Keuangan menyertai Sejarah Republik ini

• << kembali ke www.beacukai-kediri.com
• << tulisan sebelumnya: Dari Bung Hatta kepada Indonesia
• tulisan berikutnya >> Napak tilas ORI – dasar Hukum ORI

Kediri – 18 Oktober 2009

Pekik merdeka semenjak 17-8-45 tak hanya didampingi oleh kekuatan senjata, namun ada alat lain juang yang juga merupakan tanda eksistensi republik baru. Alat itu adalah Uang Rupiah.
Karena itulah, sejarah perjuangan merebut dan mengisi kemerdekaan, sedikit atau banyak, langsung atau tidak, terkait dengan sejarah uang republik Indonesia.

History Continued…
Uang Jepang dan Pendudukan Belanda
Menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945, peperangan Jepang vs Sekutu masih berkecamuk. Jepang menyerah setelah peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki.
Jepang saat itu menduduki Indonesia, karena kalah, maka Belanda berupaya menjajah kembali Indonesia, salah satu caranya adalah dengan menguasai perekonomian melalui penguasaan peredaran Uang.

Saat proklamasi, beredar 4 (empat) jenis mata uang.

Pertama: Uang sisa kolonial Belanda; De Javasche Bank.

Sebagai informasi, uang seri wayang orang saat ini menjadi incaran kolektor.

De nominasi yang tercatat adalah 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 dan 1000 Gulden

Klik di sini untuk detil.

Kedua: Uang yang sudah dipersiapkan Jepang sebelum menguasai Indonesia dengan bahasa resmi Belanda; De Japansche Regering dengan satuan gulden tahun 1942.

Ini merupakan invansion money yang dikeluarkan Jepang setelah berhasil mengalahkan Belanda di Hindia Belanda a.k.a Indonesia. Tujuannya untuk menghancurkan nilai mata uang belanda yang sudah terlanjur beredar di Hindia Belanda. Nilai yang beredar 1 cent,5 cent, 10 cent, 1/2 gulden, 1 gulden, 5 gulden da 10 gulden. Info di sini

Ketiga: Uang pendudukan Jepang yang menggunakan Bahasa Indonesia, Pemerintah Dai Nippon Emisi 1943 dengan pecahan 100 rupiah dan 1000 rupiah.

Hal menarik dapat disampaikan bahwa uang kertas ini tidak terdapat dalam jurnal keuangan Pemerintah Dai Nippon (semacam Undang-Undang / Osamu Seirei thn 1942, 1943,  1944  Januari – Juni dan tahun 1945)

Keempat: Dai Nippon Teikoku Seibu , cetakan 1944 dan 1945.

Pecahan 1/2 rupiah, 1 rupiah, gambar rumah minang 5 rupiah, 10 rupiah gatot kaca, dan 100 rupiah.

Tentara Inggris tiba di Indonesia pada tanggal 1-10-1945. Pihak Belanda yang masih merasa memiliki Hindia Belanda telah mempersiapkan diri dengan membentuk pemerintahan sipil berjuluk NICA yang dipimpin oleh Pejabat Gubernur Jenderal  H.J. Jend Van Mook.
Pembentukan NICA dimaksudkan untuk membantu penyelesaian masalah-masalah pemerintahan sipil setelah masa pendudukan.
Dengan alasan untuk menyelamatkan tentara Belanda (=sekutu) yang dalam masa pendudukan banyak ditawan Jepang, Van Mook dan NICA-nya ikut mendarat di pulau Jawa. Faktanya, mereka mendompleng dan dipersenjatai Belanda untuk bisa ikut melawan RI.

Dalam perkembangannya, Letjend Sir Montague Stopford, panglima AFNEI (Allied Forces Netherlands Indie) melarang pasukannya menerima uang Jepang. Sebagai gantinya dikeluarkan uang NICA dengan pecahan 50 cent, 1, 2 1/2,  5, 10, 100, 500 Gulden) yang dicetak di Australia 1943 dan bergambar Ratu Wilhelmia sebagai alat pembayaran yang sah bagi semua pihak yang bertikai saat itu, yaitu Republik Indonesia, Belanda, dan Sekutu. Kurs penukaran uang NICA ditetapkan 3% terhadap uang Jepang, yang berarti satu rupiah uang Jepang dinilai = tiga sen uang NICA. Tindakan ini diprotes oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir, yang menyebutnya sebagai tindakan pelanggaran hak kedaulatan RI dan mengingkari perjanjian untuk tidak mengeluarkan mata uang baru selama situasi politik belum stabil.

Dengan diberlakukannya uang NICA di daerah pendudukan mulai menimbulkan kesulitan terutama agi mereka yang berdian di daerah pendudukan seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Semarang serta sebagian Sumatera yaitu Medan dan Palembang. Daerah pendudukan terpisah dari produksi barang sehari-hari. Orang yang bekerja di daerah pendudukan menerima upah dan gaji dalam bentuk uang NICA, padahal pedagang dan petani hanya mau menerima uang Jepang yang merupakan uang sah di Republik Indonesia sebagaimana dianjurkan pemerintah RI.

Keterbatasan dan ketidakwibawaan uang NICA itu berakibat merosotnya lurs. Dari 3% menjadi 5%. Sementara harga barang-barang keprluan hidup terus membumbung, sebab uang Jepang semakin banyak tersedot ke daerah produksi di pedalaman. Sedang di sana juga terjadi inflasi, disamping barang-barang sulit didistribusikan dari daerah itu.

Mr AA Maramis

Pada tanggal 24 Oktober 1945, Menteri Keuangan Mr. AA. Maramis menginstruksikan Serikat Buruh Percetakan G. Kolf Jakarta untuk bertindak selaku Tim Pencari Data menemukan percetakan uang yang teknologinya relatif modern dan memadai.

Sebagai hasilnya, percetakan G.Kolf Jakarta yang dikuasai Serikat Buruh dan Percetakan Nederlands Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF) di Kendalpayak, Malang memenuhi syarat. Info klik di sini.

Percetakan Kendalpayak

Upaya pencetakan ORI ini ditangani oleh RAS Winanrno dan Joenet Ramli. Percetakan ORI mulai dilakukan sejak bulan Januari yang sempat dihentikan pada bulan Mei 1946. Pencetakan dipindahkan dan dilanjutkan tersebar di daerah pedalaman seperti Jogja, Surabakarta, Malang, dan Ponorogo dengan memanfaatkan berbagai percetakan swasta.

Akhirnya, usaha yang tidak kenal lelah untuk menerbitkan uang sendiri memperlihatkan hasilnya dengan diterbitkannya EMISI PERTAMA uang kertas ORI pada tanggal 30 Oktober 1946.

Emisi I ORI terdiri pecahan bernilai 1, 5, 10 dan 50 sen. Kemudian disusul pecahan 1, 5, 10, 100 rupiah, semuanya ditandatangani Menteri Keuangan RI, karena pencetakan ORI tersebut selain mengandung maksud untuk mematahkan dominasi uang NICA, juga untuk membesarkan hati bangsa yang baru merdeka.

_____________

• << kembali ke www.beacukai-kediri.com
• << tulisan sebelumnya: Dari Bung Hatta kepada Indonesia
• tulisan berikutnya >> Napak tilas ORI – dasar Hukum ORI